BagianEkonomi, Sinjai – Bupati Sinjai Andi Seto Asapa membuka Sosialisasi Ketentuan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakai (DBH-CHT), di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai, Kelurahan Alehanuae, Rabu (29/9/2021). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Sinjai dan sebagai wadah untuk mendorong penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pemahaman tentang aturan di bidang cukai.

Bupati Andi Seto dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI PMK Nomor 206/PMK.07/2020, tentang prinsip penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2021 untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai.

Selain itu, untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas dibidang kesehatan untuk mendukung jaminan kesehatan nasional, terutama peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kesehatan, dan pemulihan perekonomian daerah.

Sementara Pemeriksa Bea Cukai Makassar Daarmi Ali,  dalam pemaparannya menjelaskan, bahwa rokok ilegal adalah rokok yang dalam pembuatan dan peredarannya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang undangan di bidang cukai.

“Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang tentang cukai, dikatakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang,” kata Daarmi Ali

Menurut Daarmi Ali, terdapat 5 kategori rokok ilegal. Pertama, polos yaitu rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tidak dilekati pita cukai. Kedua, palsu atau dipalsukan yaitu rokok yang diedarkan dengan menggunakan pita cukai yang bukan asli atau disama-samakan dengan yang asli.

Ketiga, bekas yaitu rokok yang diedarkan dengan menggunakan pita cukai yang sudah pernah dipakai sebelumnya pada bungkus yang lain. Keempat, salah peruntukkan yaitu rokok yang diedarkan dengan menggunakan pita cukai yang tidak sesuai dengan volume, kuantitas, berat, tarif, HJE atau jenisnya; dan Kelima, salah personalisasi yaitu rokok yang diedarkan dengan menggunakan pita cukai yang bukan hak nya, tidak sesuai nama perusahaan atau pabrik pembuatnya.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Biro Perekonomian dan Administrasi Pembagunan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr Hijir Ismail A. Rasyad dan Bea Cukai Makassar, Daarmi Ali. Hadir dalam sosialisasi ini diantaranya, Sekretaris Daerah Sinjai, Akbar Mukmin, Kepala OPD terkait, Camat Sinjai Barat dan Sinjai Borong, Kepala Desa, para Petani Tembakau dan para Pedagang Rokok Eceran.


 

Dipenghujung acara, Daamri Ali melakukan tanya jawab dengan para hadirin yang hadir dalam pertemuan tersebut

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *